Selasa sore, 2 Februari Presiden mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras untuk Papua, Bali, NTT, dan Sulut, sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja.
Perpres ini memang tidak mengatur khusus miras melainkan soal penanaman modal di daerah tertentu di Indonesia, Di kanal YouTube sekretariat Presiden, Jokowi menyebut keputusan itu diambil setelah mendengar berbagai masukan, dari MUI, NU dan Muhammadiyah serta beberapa Ormas.
Diketahui, Lampiran III Perpres No. 10/2021 menyebutkan investasi miras hanya diperbolehkan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
Namun penamanan modal untuk industri di luar daerah-daerah ini dapat dilakukan bila ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah berdasarlan usulan gubernur.
(drp).
