Satu Data Indonesia 2021

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola  pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Sebagai salah satu komponen penting dalam transformasi digital,  data memegang peranan strategis selain dasar perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan, sehingga koordinasi pengelolaan data satu data Indonesia, perlu disebarluaskan ke semua  pemangku kepentingan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, pada sosialisasi Rencana Kerja Satu Data, di Jakarta hari ini mengatakan, peran koordinasi yang  dilakukan melalui kegiatan ini, sangat  penting dalam mendukung program pembangunan tahun 2021, antara lain reformasi sistem kesehatan nasional,  reformasi sistem perlindungan sosial dan penguatan ketahanan pangan untuk mendukung pemulihan  ekonomi nasional akibat dampak dari Pandemi Covid 19.

Seperti diatur dalam Peraturan  Presiden nomor 39 tahun 2019, tentang satu data Indonesia yang menjadi landasan hukum dalam perbaikan tata kelola data, lanjut Menteri, merupakan  kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Daerah.

Sosialisasi Rencana Kerja Satu Data tahun 2021 secara virtual di Zoom meeting ini, menghadirkan beberapa narasumber seperti Deputi Bidang Metodologi Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik Imam Mahdi. Kepala Pusat Pengelolaan dan penyebarluasan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial, Rachman Rifa'i, Staff Ahli Bidang Birokrasi, Organisasi dan  Teknologi Informasi Kementerian Keuangan, Sudarto dan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkumham Hermansyah Siregar.

Sumber.(RedpelBIL)
*Day
Lebih baru Lebih lama